Tantangan Globalisasi dan Penguatan Nilai Kebangsaan dalam Era Media Baru—Jakarta (25/11) – Kemajuan teknologi ponsel telah mempermudah penyebaran ideologi yang bertentangan dengan nilai Pancasila, langsung menjangkau masyarakat tanpa penyaring, kontrol, maupun edukasi yang memadai.
Fenomena ini dinilai mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, dalam acara Sekolah Virtual Kebangsaan (SVK) yang digelar oleh DPP LDII.
“Radikalisme agama hingga promosi kebebasan individu yang mengabaikan moral bangsa kini dengan mudah mencapai individu melalui ponsel,” ungkap Singgih.
Ia juga menyoroti bahwa era media sosial mempercepat penyebaran budaya Barat dan radikalisme agama yang dapat memengaruhi siapa saja, termasuk keluarga.
Acara yang diikuti 1.500 peserta daring dari DPW dan DPD LDII di 37 provinsi ini menjadi wadah edukasi penting. Singgih mengapresiasi kolaborasi DPP LDII dengan MPR RI dalam menanamkan nilai kebangsaan, meliputi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
“Peran ormas seperti LDII sangat strategis membantu pemerintah dalam membentengi rakyat dari ideologi transnasional,” tambahnya.
Senada, Ketua DPP LDII KH Chriswanto Santoso mengingatkan bahwa globalisasi dan neoliberalisme telah melemahkan kekuatan negara-bangsa.
“Hanya negara yang kuat yang mampu melindungi rakyatnya,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kesejahteraan, keadilan, dan kebanggaan nasional untuk menjaga integrasi bangsa Indonesia yang bersifat supra-etnik.
Dalam konteks yang sama, Yudi Latif, akademisi dari Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPI), menyoroti Pancasila sebagai “Weltanschauung”, atau filsafat kehidupan yang mengarahkan pandangan dan praktik sehari-hari.
Tantangan Globalisasi dan Penguatan Nilai Kebangsaan dalam Era Media Baru
Ia menyatakan, “Nilai gotong-royong, musyawarah, dan kerja sama yang menjadi inti Pancasila harus diwujudkan melalui institusi politik yang mendukung.”
Menurut Yudi, peran komunitas sangat penting dalam membudayakan kembali tata nilai bangsa. “Komunitas adat-budaya, pendidikan, dan agama seperti LDII perlu menjadi jangkar Pancasila,” ujarnya.
Dengan sinergi antara aparatur negara, komunitas, dan sektor swasta, nilai Pancasila dapat terus diperkuat untuk menjaga keutuhan bangsa.
LDII melalui acara SVK ini menunjukkan konsistensinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga moralitas dan kebangsaan, menghadapi tantangan global, regional, dan nasional yang kian kompleks.
