Webinar Peningkatan Kapasitas UB dan Warung Warga
Jakarta (22/1) – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) berkomitmen membuka 1.000 warung rakyat sebagai langkah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII pada 7 November 2023. Program tersebut diharapkan dapat memacu pertumbuhan wirausahawan sektor UMKM, sekaligus mendukung penguatan ekonomi kerakyatan.
Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menegaskan bahwa program “Warung Rakyat Kementerian Perdagangan” selaras dengan inisiatif Usaha Bersama (UB) yang telah lama dijalankan LDII. “Sejak 1998, kami telah menggerakkan UB sebagai upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang tahan terhadap resesi,” jelasnya dalam acara “Webinar Peningkatan Kapasitas UB dan Warung Warga”, Sabtu (20/1).
UB, menurut KH Chriswanto, adalah usaha kerakyatan berbasis majelis taklim dan masjid yang kini berjumlah ribuan. Untuk memastikan keberhasilan, evaluasi rutin tahunan dilakukan guna mengidentifikasi kelemahan dan keunggulan, sehingga kebijakan berbasis data dapat diterapkan. Ia berharap kolaborasi dengan program “Warung Rakyat Kemendag” mampu memperluas cakupan dan memperkuat ekonomi masyarakat, “Tahun 2024 ini, kami akan memaksimalkan kerja sama dengan Kemendag untuk menciptakan dampak lebih besar bagi ekonomi kerakyatan,” imbuhnya.
Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim, menyoroti pentingnya peningkatan jumlah wirausahawan untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju pada 2045. “Saat ini, jumlah pelaku usaha di Indonesia baru mencapai 3,4 persen dari populasi, sedangkan targetnya 12-14 persen,” katanya. Isy mengapresiasi peran LDII dalam membangun UMKM melalui UB dan warung rakyat yang menjadi embrio usaha mikro, kecil, dan menengah.
Program “Bedah Warung” juga diluncurkan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung UMKM. Dengan kolaborasi empat pilar – UMKM, lokapasar, ritel modern, dan perbankan – diharapkan pelaku usaha kecil dapat naik kelas. Selain itu, lokapasar diandalkan untuk memasarkan produk UMKM ke pasar yang lebih luas, termasuk memanfaatkan platform seperti TikTok Shop.
Tiga Prinsip Kerja UB Dalam webinar yang sama, Ketua DPP LDII Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, Ardito Bhinadi, menjelaskan tiga prinsip etos kerja yang menjadi dasar pengelolaan usaha: Bener, Kurup, dan Janji. “Bener” mengacu pada pekerjaan yang halal dan sesuai peraturan, “Kurup” memastikan hasil usaha sesuai kesepakatan, dan “Janji” menekankan pentingnya menepati komitmen.
Ardito juga menekankan pentingnya membangun ekonomi kerakyatan untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional. LDII, melalui berbagai inisiatif seperti pembentukan UB di tingkat Pimpinan Anak Cabang, pembiayaan oleh Baitul Maal wa Tamwil (BMT), dan platform e-commerce syariah Pikub.com, berupaya menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan. “Ekosistem ini dibangun secara menyeluruh agar dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian bangsa,” pungkasnya.
Program ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas, sekaligus menjadi bentuk dakwah bil hal yang memperkuat ekonomi bangsa secara kolektif.